BANDA ACEH, BBG NEWS–Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh menggelar Focus Group Discussion (FGD) Revitalisasi Bahasa Aceh di Hotel Ayani, Banda Aceh, Kamis (2/10/2025). Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Almuniza Kamal, S.STP., M.Si., Kegiatan diikuti sekitar 20 peserta dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, praktisi, seniman, perwakilan Lembaga Wali Nanggroe, tokoh masyarakat, serta instansi terkait.
FGD ini bertujuan untuk melaporkan hasil diskusi bersama para pemangku kepentingan mengenai strategi pemeliharaan bahasa daerah di Aceh. Kegiatan berangkat dari data UNESCO dan laporan BRIN yang menyebutkan bahwa Bahasa Aceh termasuk dalam kategori bahasa daerah yang terancam punah.
Hadir sebagai narasumber, Guru Besar Sastra Aceh Universitas Syiah Kuala (USK) Prof. Dr. Mohd Harun, M.Pd., Pakar Linguistik Aceh Dr. Abdul Gani Asyik, M.A., dan Rektor ISBI Aceh Prof. Dr. Wildan, M.Pd.. Turut hadir pada kegiatan Budayawan Aceh Cek Media Hus dan T.A. Sakti. Mereka memberikan dukungan penuh terhadap upaya revitalisasi bahasa daerah.
Dalam paparannya, Prof. Harun menyampaikan bahwa dirinya tidak sepenuhnya yakin Bahasa Aceh akan punah. Namun, penelitian BRIN telah menjadi peringatan penting sehingga forum ini menjadi langkah awal yang baik untuk pelestarian bahasa daerah. Pandangan ini turut diperkuat oleh Dr. Abdul Gani Asyik
“Tidak logis bahasa Aceh akan punah, karena masih ada; dikatakan orang Aceh, ya bisa berbahasa Aceh, “ujarnya.
Prof. Wildan menyoroti pentingnya implementasi Qanun Bahasa Aceh, khususnya pasal 22–24 agar dapat diterapkan secara nyata di masyarakat. Ia juga menekankan perlunya dana khusus yang dialokasikan secara berkelanjutan untuk program pelestarian dan pemeliharaan bahasa daerah.
“Kita memang masih kekurangan dosen dan pengajar Bahasa Aceh yang asli orang Aceh di tingkat universitas. Namun, ini tidak menjadi kendala, karena sebagai permulaan semoga kita bisa mencetak guru-guru Bahasa Aceh terbaik di masa depan, “ujarnya.
Dukungan juga datang dari Lembaga Wali Nanggroe yang menyatakan komitmen penuh terhadap kegiatan pelestarian bahasa Aceh, meskipun tidak secara eksplisit tertuang dalam qanun. Sementara itu, UPT Bahasa melaporkan bahwa revitalisasi bahasa daerah di Aceh sudah berjalan, termasuk Bahasa Aceh dan Bahasa Gayo, dan tahun ini merupakan tahun kedua program tersebut dijalankan.
Dari kalangan akademisi, salah satu masukan penting adalah agar pemerintah memberi perhatian lebih terhadap upaya alih aksara Aceh, yang dinilai strategis dalam mendukung keberlangsungan literasi bahasa daerah.
Khairul Fajry, S.Pd., M.A., Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Aceh UBBG turut hadir menggantikan Ketua Prodi Regina Rahmi, M.Pd., yang sedang mendampingi mahasiswa praktikum di Malaysia. Fajry menyampaikan bahwa hal tersebut juga merupakan bagian dari strategi internasionalisasi Bahasa Aceh di luar negeri. Ia menegaskan bahwa UBBG siap mendukung qanun dan instruksi gubernur terkait pelestarian Bahasa Aceh.
Menurut Fajry, Fonologi Bahasa Aceh sangat kaya dan justru dapat mempermudah generasi muda Aceh dalam mempelajari bahasa lain yang sulit sekalipun. Karena itu, adanya kewajiban syarat berbahasa daerah untuk masuk sekolah dasar akan mendorong orang tua mengajarkan bahasa daerah kepada anak-anak sejak dini, bahkan membuka peluang kerja baru bagi guru les bahasa daerah.
Fajry menegaskan bahwa strategi revitalisasi harus dimulai sejak pendidikan usia dini. Ia mengingatkan bahwa hilangnya Bahasa Aceh sebagai bahasa ibu sama artinya dengan kehilangan peradaban Aceh yang telah bertahan hampir satu abad.
“Jika hanya sebatas kurikulum di sekolah, anak-anak hanya akan menjadikan Bahasa Aceh sebagai bahasa kedua, bukan lagi bahasa ibu yang diwariskan orang tua sebagai madrasah pertama,” ujarnya.
FGD Revitalisasi Bahasa Aceh ini menegaskan bahwa upaya pelestarian bahasa tidak bisa berjalan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi erat antara akademisi, praktisi, lembaga budaya, tokoh masyarakat, serta dukungan penuh dari pemerintah. Sebagai penutup, forum ini menyepakati sejumlah poin penting yang akan diserahkan kepada Gubernur Aceh sebagai rekomendasi bersama untuk jadi pertimbangan dan langkah kebijakan ke depan.
#ubbghebat
#diktisaintekberdampak
#kampusberdampak
